Upaya Penegakan HAM di Indonesia oleh Pemerintah

Penegakan hak azasi manusia (HAM) telah diterapkan di Indonesia. Upaya penegakan HAM ini tercantum sejak negara Indonesia merdeka yaitu tanggal 17 Agustus 1945 serta diwujudkan secara nyata dalam bentuk Undang-undang Dasar tahun 1945.

Pada UUD 1945 pasal 281 ayat 1 menyebutkan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kemudian produk hukum lainnya adalah Ketetapan / TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. HAM sendiri oleh beberapa pakar hukum dibagi ke dalam beberapa hak, diantaranya yaitu:

upaya-penegakan-ham-oleh-pemerintah

  1. Hak pribadi / Personal Rights
  2. Hak berpolitik / Political Rights
  3. Hak sama di hadapan hukum / Rights of Legal Equality
  4. Hak ekonomi / Property Rights
  5. Hak peradilan / Procedural Rights
  6. Hak sosial budaya / Social-Culture Rights

Upaya Penegakan HAM oleh Pemerintah Indonesia

  • Upaya Indonesia dalam meratifikasi konvensi internasional tentang HAM

Universal Declaration of Human Rights disingkat UDHR adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Pernyataan Umum tentang HakHak Asasi Manusia ini tercantum jelas diadopsi pada UUD 1945.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1966 mengeluarkan resolusi International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR). Oleh Indonesia, diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang International Covenant on Civil Political Rights. (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

  • Upaya oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Kementerian ini adalah perwujudan pemerintahan dalam hal ini tekad presiden dengan membentuk dan menunjuk menteri khusus tentang HAM. Visi utama dari Kemenkumham adalah mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Selain itu, kemenkumham juga melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) adalah lembaga dibawah Kemenkumham. Unit ini memiliki tugas menegakkan HAM melalui tugas pokok dan fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran/permasalahan HAM melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat
  2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM kepada aparatur pemerintah dan masyarakat
  3. Meningkatkan kerja sama baik di dalam dan dengan pihak luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
  4. Melaksanakan analisa terhadap peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM dan menyiapkan berbagai instrumen di bidang hak asasi manusia, serta menyampaikan bahan-bahan pelaporan implementasi instrumen internasional HAM yang telah diterima Indonesia
  • Upaya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

upaya penegakan ham

Dalam tataran lebih luas lagi, upaya penegakan HAM yang paling penting adalah adanya payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 1 disebutkan KomnasHAM melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Pembasan upaya penegakan HAM pada tataran diemban oleh komnasHAM yang memiliki visi penegakan. Penegakan HAM ini adalah proses tindakan dalam rangka pencarian kebenaran guna mengetahui terjadinya pelanggaran HAM serta memberikan sanksi bagi siapa pun juga yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa adanya diskriminasi guna memberikan rasa keadilan.

Contoh Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Contoh kasus penegakan HAM dilakukan oleh Sub-Komisi Penegakan HAM (Lembaga di bawah KomnasHAM). Misalnya dalam melakukan dukungan penegakan HAM yang berasal dari aduan individu, kelompok masyarakat, organisasi, dan kantor pengacara. Lembaga yang paling sering dilaporkan melanggar HAM adalah Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Korporasi, selanjutnya adalah Pemerintah Daerah (Pemda).

Contoh kasus pelanggaran HAM misalnya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965, Tanjung Priok, Simpang KKA dan Jambo Kepok (Aceh). Dalam upaya melindungi korban, pada tataran ini pemerintah membentuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).